Gairah Membangun Apartemen di Batam

Sampai saat ini hampir 15.000 unit apartemen telah dibangun di Batam, kota setingkat kotamadya. Bila dirata-rata masing-masing tower ada 500 unit, maka akan ada tambahan 30 tower apartemen di batam pada tahun 2020. Cukup fantastis.

Alasannya masuk akal. Batam merupakan kota kedua terbesar dalam penerimaan kunjungan wisatawan manca negara setelah Bali, kemudian warga negara asing dapat membeli properti di Batam dengan harga minimal Rp 750 juta rupiah (bandingkan dengan Jakarta yang minimal harus di angka Rp 5 Miliar rupiah). Selain itu, Batam yang menyandang status Free Trade Zone (FTZ) tidak memberlakukan PPN dan pajak lainnya.

Perbedaaan harga unit apartemen yang dijual di Batam saat ini terhadap unit apartemen di Singapura juga jauh, rata-rata hanya 10% nya saja untuk kualitas yang setara, sehingga menumbuhkan minat beli yang tinggi bagi warga Singapura untuk dibeli sebagai investasi dengan harga yang sangat terjangkau dan dapat difungsikan sebagai vila pada saat week-end. Refreshing warga Singapura memang sangat kental, mengingat negaranya kecil dan sangat ketat aturan-aturannya.

Selama ini Batam dikenal sebagai tempat relokasi industri, banyak pabrik di Batam milik perusahaan Singapura. Sehingga populasi warga Singapura di Batam pun sudah cukup banyak. Ada yang tinggal menetap, ada pula yang bolak balik Singapura – Batam secara periodik.

Di Batam, mereka dapat menikmati berbagai hiburan, membeli makanan dan barang-barang tertentu dengan harga murah. Seringkali mereka membawa koper kosong yang kemudian pulang diisi penuh barang / kebutuhan sehari-hari dari supermarket di Batam.

Namun akhir-akhir ini di tahun 2019 penjualan unit apartemen di Batam cenderung stagnan. Para pengembang mulai berpikir bagaimana caranya memikat warga asing maupun potensi lokal yang tersisa dengan peningkatan-peningkatan fasilitas maupun kualitasnya. Pemerintah daerahnya juga berbenah bersama pemerintah pusat, sejak bulan September 2019 sudah menggabungkan kepemimpinan Pemko dengan BP (Badan Pengusahaan) Batam sehingga tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di Batam. Walikota Batam ditunjuk merangkap jabatan Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Bagaimanapun juga, Batam yang lahannya disewakan saja dan hanya membayar UWT (Uang Wajib Tahunan) yang relatif ringan namun bisa dijual kepada pembelinya dengan harga normal, merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi pemegang HPL (Hak Pakai Lahan) karena bisa memecah HPL tersebut kepada pembeli dan pembeli yang meneruskan perpanjangan HPL pecahannya dengan membayar UWT.

Kesuksesan para Pengusaha lokal sangat menarik perhatian Pengembang dari Jakarta. Hampir semua Developer besar nasional sudah memiliki lahan di Batam.

Leave a Comment