PerMen PUPR nomor 23 tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Apartemen Saat Ini

Peraturan Menteri PUPR yang ditetapkan tanggal 14 September 2018, diundangkan tanggal 18 Oktober 2018 dan saat disosialisasikan pada tanggal 13 November 2018 cukup mengundang reaksi pro dan kontra.

Disisi Pemilik Unit hal ini menjadi semacam jawaban atas keluhannya selama ini yang merasa P3SRS selalu dikendalikan oleh Developer, sedangkan Pelaku Pembangunan merasa sangat berkepentingan untuk mengendalikan situasi terutama saat transisi dan memiliki banyak unit yang masih harus dijual.

Dalam situasi penjualan properti tahun 2018 ini yang cenderung lemah, unit kosong (belum terjual atau belum diserah-terimakan) akan terasa lebih membebani keuangan Developer.  Disatu sisi menanggung diskon penjualan, disisi lain harus menanggung beban IPL dan biaya-biaya lainnya. Belum lagi tunggakan IPL tenant, saat masa transisi yang berfungsi sebagai P3SRS sementara.

Peraturan Menteri PUPR yang fokus pada pembentukan PPPSRS dan AD/ART ini mencabut sekaligus ; PerMenpera no 15 th 2007 tentang Tata Laksana Pembentukan PPRS dan PerMenpera No 6 th 1995 tentang Pedoman pembuatan Akta Pendirian, AD dan ART PPRS.

Perbedaan dengan peraturan sebelumnya, diantaranya adalah ;  penegasan Panitia Musyawarah (PanMus) untuk membentuk kepengurusan P3SRS;  struktur organisasi P3SRS terdiri dari Pengurus dan Pengawas (terpisah);  Pengurus dan Pengawas P3SRS harus berstatus pemilik penghuni; hak suara kepenghunian one man one vote walau memiliki unit lebih dari 1; Kuasa hak suara diberikan terbatas untuk keluarga terdekat dan karyawan tetap perusahaan saja ;  dibuatkan akta otentik berupa perjanjian kerjasama antara P3SRS yang sudah berjalan dengan Pengembang untuk setiap tahapan pembangunan berikutnya; setiap anggota P3SRS berhak melihat laporan keuangan melalui sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses secara online.

Kondisi tersebut diatas akan sangat mempengaruhi perolehan suara dalam tahapan pemilihan Pengurus dan Pengawas P3SRS karena Developer sudah tidak bisa diwakilkan oleh banyak karyawannya lagi, 100 unit atas nama sama hanya berhak memberi 1 surat kuasa. Bila dilakukan proses balik nama juga akan berpotensi resiko dan memgeluarkan biaya ekstra yang tidak sedikit. Demikian pula halnya dengan Pemilik perseorangan yang hanya bisa mewakilkan suaranya kepada keluarga terdekat saja itupun bila memungkinkan. Pengurus dan Pengawas tidak bisa lagi dari Pemilik yang tidak tinggal di apartemen maupun dari Penghuni yang bukan Pemilik. Menjadi sangat penting kebenaran data kepemilikannya. PerMen ini konon dibuat setelah menampung banyak keluhan dari masyarakat, yang jelas ini akan lebih mempersulit untuk bermain bagi yang memiliki kepentingan tertentu.

Bagi Tim Pengelola (khususnya BM) akan lebih berat kerjanya, mengingat personil Pengurus P3SRS minimal terdiri dari ; Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang yang terkait dengan pengelolaan dan kepenghunian ditambah Personil Pengawas P3SRS yang (berjumlah ganjil) minimal terdiri dari ; Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) anggota Pengawas.  Selain itu, pengelolaan keuangan P3SRS juga harus benar-benar prima karena bila dapat diakses secara online tentu akan terpantau terus dan tidak bisa di-adjust lagi hanya karena suatu kesalahan kecil, karena dari waktu ke waktu akan dicatat oleh Pemilik unit.

Peraturan ini memang tidak harus langsung dilaksanakan, bisa diterapkan pada periode masa kepengurusan P3SRS berikutnya atau pembentukan P3SRS yang baru. Namun persiapannya harus merubah AD/ART yang sudah ada, menyesuaikan dengan PerMen PUPR ini.  Akan ada banyak rapat-rapat sampai kepengurusan P3SRS baru tersusun.

Bagaimanapun kedepannya, Pengelolaan apartemen akan terlihat semakin profesional dan tetap berkembang seiring kebutuhan perumahan vertikal di wilayah perkotaan.

Buku Peraturan ini dapat diunduh pada menu Local Regulation dengan cara klik Refferences.

Leave a Comment